Persyaratan dan Jadwal Pendaftaran PPG Prajabatan Tahun 2023, Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi kembali mengundang Putra/Putri terbaik bangsa yang memiliki
minat, bakat, dan panggilan jiwa menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon
Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Tahun 2024.
Pemerintah
melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi telah menerbitkan
SK Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) Pada Tahun Ajaran 2023/2024 melalui Keputusan
(SK) Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 022/H/KR/2023 Tentang Satuan
Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Tahun Ajaran 2023/2024
Menindaklanjuti Peraturan Kepala
BSKAP Kemendikbudristek Nomor 016/H/KPl/2023 telah diterbitkan Petunjuk Teknis atau Juknis SULINGJAR (Survei
Lingkungan Belajar) PAUD Tahun 2023. Pada juknis
dinyatakan bahwa Survei Lingkungan Belajar untuk Pendidikan Anak Usia Dini merupakan
program Asesmen Nasional. Hasil Survei Lingkungan Belajar menjadi ukuran dasar dalam
menafsirkan ulang kerangka kerja pendidikan anak usia dini mulai dari level kebijakan
hingga pada tataran teknis di satuan pendidikan. Prinsip utamanya adalah bagaimana
kemudian semua pihak baik orang tua, masyarakat dan satuan pendidikan secara sinergis
mengambil tanggung jawab yang proporsional dalam mengoptimalkan perkembangan anak
secara fisik-motorik, kognitif, sosial, emosional, moral dan spiritual. Adanya variasi
dan keseimbangan aktivitas belajar yang secara terencana disiapkan bagi anak-anak
melalui lingkungan belajar yang positif.
Menurut Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, yang
dimaksud Uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi
teknis, manajerial dan sosial kultural dari pengembang teknologi pembelajaran. Jabatan
Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengembangan
teknologi pembelajaran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.
Dalam
Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang
Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur BRIDA (Badan Riset Dan Inovasi Daerah), dinayatakan
bahwa yang dimaksud BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) adalah Perangkat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjangurusan pemerintahan
bidang penelitian dan pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
danPenerapan, serta lnvensi dan Inovasiyang terintegrasi di daerah.
Perdirjen GTK
Kemdikbud Ristek Nomor 2626 Tahun 2023 Tentang Model Kompetensi Guru, diterbikan dengan
pertimbanagan:: a) bahwa untuk mendorong percepatan transformasi pendidikan dalam
kebijakan merdeka belajar, diperlukan pembaruan model kompetensi guru; b) bahwa
pengaturan mengenai model kompetensi guru dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/GTK/2020 tentang Model Kompetensi Dalam
Pengembangan Profesi Guru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu
diubah; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan tentang Model Kompetensi Guru.
Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan
Menengah, yang dimaksud Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan
kelayakan satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan berdasarkan penilaian
mutu layanan pendidikan.
Maksud diterbitkan Surat Edaran SE Menpan RB Nomor 11 Tahun
2023 Tentang Disiplin PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) adlah
untuk mengingatkan dan mendorong Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi
pemerintah menetapkan peraturan tentang disiplin PPPK sebagai bentuk kepastian
hukum dalam memeriksa, menetapkan, dan mengenakan hukuman disiplin atas pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh PPPK
